Artikel Hukum

Istilah Kode-kode Dalam Perkara Pidana

 

Didalam dunia hukum khususnya Pidana, sering kita mendengar istilah kode P18, P19 ataupun P21 baik di media masa maupun Media Elektronik. Kadang-kadang orang yang tidak mengerti arti dari kode-kode tersebut diatas hanya bertanya-tanya, dalam hal ini kami akan jelaskan tentang kode-kode yang seringkali kita mendengarnya berdasarkan Peraturan Hukum yang berlaku. Kode-kode tersebut didasarkan pada Keputusan Jaksa Agung RI No. 518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 Nopember 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung RI No. 132/JA/11/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana. Kode-kode tersebut adalah “ kode formulir yang digunakan dalam proses penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana.” Lebih lengkapnya rincian dari kode-kode Formulir Perkara adalah: 

P-1 Penerimaan Laporan (Tetap)

P-2 Surat Perintah Penyelidikan 

P-3 Rencana Penyelidikan 

P-4 Permintaan Keterangan P-5 Laporan Hasil Penyelidikan 

P-6 Laporan Terjadinya Tindak Pidana 

P-7 Matrik Perkara Tindak Pidana 

P-8 Surat Perintah Penyidikan 

P-8A Rencana Jadwal Kegiatan Penyidikan 

P-9 Surat Panggilan Saksi / Tersangka 

P-10 Bantuan Keterangan Ahli 

P-11 Bantuan Pemanggilan Saksi / Ahli 

P-12 Laporan Pengembangan Penyidikan 

P-13 Usul Penghentian Penyidikan / Penuntutan 

P-14 Surat Perintah Penghentian Penyidikan 

P-15 Surat Perintah Penyerahan Berkas Perkara 

P-16 Surat Perintah Penunjukkan Jaksa Penuntut Umum untuk Mengikuti Perkembangan  Penyidikan Perkara Tindak Pidana 

P-16A Surat Perintah Penunjukkan Jaksa Penuntut Umum untuk Penyelesaian Perkara Tindak Pidana 

P-17 Permintaan Perkembangan Hasil Penyelidikan 

P-18 Hasil Penyelidikan Belum Lengkap 

P-19 Pengembalian Berkas Perkara untuk Dilengkapi 

P-20 Pemberitahuan bahwa Waktu Penyidikan Telah Habis 

P-21 Pemberitahuan bahwa Hasil Penyidikan sudah Lengkap 

P-21A Pemberitahuan Susulan Hasil Penyidikan Sudah Lengkap 

P-22 Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti 

P-23 Surat Susulan Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti 

P-24 Berita Acara Pendapat 

P-25 Surat Perintah Melengkapi Berkas Perkara 

P-26 Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan 

P-27 Surat Ketetapan Pencabutan Penghentian Penuntutan 

P-28 Riwayat Perkara 

P-29 Surat Dakwaan 

P-30 Catatan Penuntut Umum 

P-31 Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa (APB) 

P-32 Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Singkat (APS) untuk Mengadili 

P-33 Tanda Terima Surat Pelimpahan Perkara APB / APS 

P-34 Tanda Terima Barang Bukti 

P-35 Laporan Pelimpahan Perkara Pengamanan Persidangan 

P-36 Permintaan Bantuan Pengawalan / Pengamanan Persidangan 

P-37 Surat Panggilan Saksi Ahli / Terdakwa / Terpidana 

P-38 Bantuan Panggilan Saksi / Tersngka / terdakwa 

P-39 Laporan Hasil Persidangan 

P-40 Perlawanan Jaksa Penuntut Umum terhadap Penetapan Ketua PN / Penetapan Hakim 

P-41 Rencana Tuntutan Pidana 

P-42 Surat Tuntutan 

P-43 Laporan Tuntuan Pidana 

P-44 Laporan Jaksa Penuntut Umum Segera setelah Putusan 

P-45 Laporan Putusan Pengadilan 

P-46 Memori Banding 

P-47 Memori Kasasi P-48 Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan 

P-49 Surat Ketetapan Gugurnya / Hapusnya Wewenang Mengeksekusi 

P-50 Usul Permohanan Kasasi Demi Kepentingan Hukum 

P-51 Pemberitahuan Pemidanaan Bersyarat 

P-52 Pemberitahuan Pelaksanaan Pelepasan Bersyarat 

P-53 Kartu Perkara Tindak Pidana